Suprijanto@ Kesatuan Bangsa
Berbagi pengalaman untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Good Governance

  • Pemerintahan yang baik sebagai pemerintahan yang prima atau tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government) merupakan hal yang sangat diinginkan oleh semua bangsa di seluruh belahan dunia. Dimana pemerintahan yang diinginkan adalah pemerintahan yang bebas dari tindakan yang dapat merugikan pihak pemerintahan itu sendiri maupun pihak yang diperintah (masyarakat).
  • Hidup di dalam sistem pemerintahan yang baik dan bersih merupakan aspektasi dan cita-cita setiap orang. Sistem yang baik berarti sistem yang tertata dengan rapi, sistematis dan memiliki daya operasional yang sinergis dan yang terpenting adalah memiliki aspek keseimbangan (checks and balances) secara sistemik. Sedangkan sistem yang bersih adalah implementasi dari seluruh harapan setiap orang yang menghendaki agar sistem yang sudah baik tidak boleh dikotori oleh pemerintahan yang tidak baik, terjaga dari segala bentuk penyelewengan, baik yang terstruktur ataupun tidak, serta berjalan sesuai koridor aturan yang semestinya.
  • Good governance merupakan isu yang mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini yang muncul pada awal tahun 1990-an. Secara umum good governance memiliki pengertian sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan nilai-nilai dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut di dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari.
  • Sementara itu menurut World Bank, good governance diartikan sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development society”. Dari pengertian tersebut diperoleh gambaran bahwa “governance” adalah cara, yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat . Sejalan dengan pendapat World Bank tersebut, UNDP mendefinisikannya sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels (penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola urusan-urusan negara pada semua level/tingkatan)”.
  • Menurut definisi UNDP tersebut, governance mempunyai tiga kaki yaitu ekonomi, politik dan administrasi. Political authority meliputi proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Economic Authority meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi penyelenggaraan ekonomi. Aspek ekonomi mempunyai implikasi terhadap equity, poverty dan quality life. Adapun administrative authority mencakup sistem implementasi kebijakan.
  • Sedangkan domain dari governance meliputi institusi negara atau pemerintah (state), sektor swasta atau dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah berfungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam penciptaan kondisi politik dan hukum yang kondusif. Sektor swasta berperan dalam penciptaan pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan masyarakat berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.
  • Dari pengertian-pengertian di atas, good governance menunjuk pada suatu penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi konstruktif diantara institusi negara/pemerintah (state), sektor swasta/dunia usaha (private sector) dan masyarakat (society). Dengan demikian paradigma good governance menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara domain negara, sektor swasta/dunia usaha, dan masyarakat. Ketiganya berada pada posisi yang sederajat dan saling kontrol untuk menghindari penguasaan atau eksploitasi oleh satu domain terhadap domain lainnya.
  • Ditinjau dari sisi semantik kebahasaan governance berarti tata kepemerintahan dan good governance bermakna tata kepemerintahan yang baik. Bank Dunia mendefinisikan kalimat ini dengan : “Governance : the manner in which power is exercised in the management of country’s economic and social resources for development. Good Governance : is synonymous with sound development management.’ Intinya, bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Oleh karena itu, good governance akan tercipta manakala diantara unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan seperti ormas, LSM, pers, lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lain-lain memiliki keseimbangan dalam proses checks and balances dan tidak boleh satupun diantara mereka yang memiliki kontrol absolut.
  • Paling tidak terdapat tiga pola dasar yang perlu dikembangkan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Yang pertama, transparansi (transparancy), yang kedua, pertanggungjawaban yang jelas (accountability), dan ketiga, partisipasi dalam proses demokrasi, serta kemampuan merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik.

Ciri-ciri good governance :

  1. Pemerintahan yang bebas dari korupsi.
  2. Pemerintahan yang bebas dari money politics.
  3. Tidak mementingkan kepentingan sendiri, namun mengutamakan kepentingan rakyat.
  4. Mau menerima kritik dan saran demi pemerintahan yang lebih baik lagi.
  5. Tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.
  6. Tidak bersifat otoriter dalam memutuskan sesuatu, namun didiskusikan/ dimusyawarahkan terlebih dahulu.
  7. Dapat menyelesaikan masalah dengan baik, sehingga tidak adapihak yang merasa dirugikan.
  8. Menegakkan peraturan; menindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi sesuai hukum yang berlaku tanpa membeda-bedakan siapa pelakunya.
  9. Menghormati hak-hak warga negaranya.
  10. Transparan, bertanggung jawab, efektif, adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, ekonomi dan sosial didasarkan pada konsensus masyarakat.
  • Untuk mewujudkan good governance diperlukan dua semangat atau kesadaran yang saling terkait; yaitu :
  1. pertama, semangat struktural yang diejawantahkan melalui proses regulasi dan aplikasinya kearah penciptaan sebuah pemerintahan yang bermoral, baik dan bersih.
  2. kedua, semangat budaya yang disertai integritas moral untuk berpartisipasi aktif menopang suatu pemerintahan yang baik dan bersih.

Sumber : Mewujudkan Strategi Nilai-nilai Bela Negara untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pembangunan Berdasarkan Prinsip Good Governance
Disampaikan oleh Gubernur Bali pada acara Pentaloka Bela Negara Bagi Dosen Dikwar di Wilayah Kodam IX/Udayana, 10 September 2009.

Belum Ada Tanggapan to “Good Governance”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: