Suprijanto@ Kesatuan Bangsa
Berbagi pengalaman untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa

Demokrasi Indonesia

1. Pendahuluan

  • Pasang surutnya hubungan dan politik internasional yang melahirkan beberapa fenomena politik di berbagai negara bahkan kawasan adalah merupakan ciri globalisasi dewasa ini. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka arus informasi dan komunikasi kian berkembang dengan pesatnya sehingga batas-batas negara semakin tipis dan cenderung tidak kelihatan.
  • Bersamaan dengan perkembangan  strategis yang sedang berlangsung tersebut, bangsa Indonesia dihadapkan pada lingkungan internasional yang dinamis yang ditandai oleh terjadinya berbagai pergeseran hubungan internasional seperti bipolarisme berubah menjadi multipolarisme yang kemudian berkembang atau menampakkan kecenderungan uni polarisme. Demikian pula tampilnya aktor-aktor bukan negara dan munculnya isu-isu global seperti masalah demokrasi maupun HAM.
  • Perkembangan yang sedang kita jalani sekarang ini (masa reformasi) akan menjadi bagian sejarah kontemporer bangsa Indonesia, yakni kita sedang dalam masa transisi kearah demokrasi. Di masa transisi sekarang ini sangat rawan, terutama banyaknya ancaman maupun gangguan terhadap integrasi bangsa. Oleh karena itu dengan melaksanakan demokrasi yang sehat diharapkan permasalahan yang dihadapi bangsa dapat segera diatasi.
  • Dalam perspektif sejarah bangsa-bangsa, negara dan bangsa Indonesia dapat digolongkan sebagai bangsa yang relatif muda, namun mempunyai latar belakang budaya yang tinggi.  Dalam perkembangannya perlu tumbuh menjadi kuat agar siap dan tahan mengarungi samudra kehidupan yang penuh tantangan dan benturan.
  • Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita harus membangun Indonesia yang lebih maju dengan tetap berwajah Indonesia dalam konteks pergaulan internasional.  Salah satunya ialah bagaimana membangun Demokrasi yang bercirikan Indonesia, atau lebih banyak dikenal sebagai Demokrasi Indonesia.
  • Sebuah pernyataan berulangkali  dilontarkan dewasa ini, baik dilingkungan ilmiah maupun dimedia massa, bahwa demokrasi telah mengalami kemajuan besar di dunia dalam tahun-tahun belakangan ini.  Alasannya sederhana yaitu dalam waktu singkat, banyak negara memulai suatu proses demokratisasi.  Di Eropa Timur, sistem totaliter diganti oleh demokrasi; di Afrika, sistem satu partai yang dipimpin oleh orang kuat (strongmen), yang memimpin negara seorang diri, ditantang oleh kekuatan oposisi yang mengeksploitasi kebebasan politik yang baru diperoleh; di Amerika Latin, kediktatoran militer ambruk beberapa tahun yang lalu; dan banyak negara-negara di Asia, sistem otoriter sedang bergerak atau dipaksa bergerak ke arah demokrasi.
  • Kemajuan pesat demokrasi di banyak negara tersebut telah memunculkan harapan keadaan dunia yang lebih baik;  harapan tersebut adalah bahwa demokrasi tidak hanya akan meningkatkan kebebasan politik dan Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi juga akan membawa kepada pembangunan ekonomi yang cepat dan meningkatkan kesejahteraan dan hubungan internasional yang bercirikan kerjasama damai dan saling pengertian.

Sedangkan pandangan tentang demokrasi itu sendiri oleh banyak negarawan dan politisi, seperti Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Julius Nyerere maupun Soekarno dan Hatta yang mencurahkan pikirannya pada dua hal yaitu :

  1. Bagaimana mewujudkan demokrasi yang sehat dan efektif, yang dicirikan oleh adanya kehidupan sosial dan pemerintahan yang menjunjung tinggi supremasi hukum, dan kemauan serta kemampuan untuk menyelesaikan diskriminasi sosial dan politik secara damai.
  2. Bagaimana sistem politik dan demokrasi dapat berkembang secara sehat dan didukung oleh masyarakat yang makmur ekonominya.

Dua pertanyaan diatas memunculkan upaya untuk menjawabnya dengan kompleksitas yang tinggi. Oleh karena itulah kegiatan-kegiatan semacam sarasehan, bimbingan teknis, sosialisasi tentang demokrasi memiliki makna yang cukup strategis. Kiranya acara-acara seperti tersebut di atas  dapat dimanfaatkan untuk mempererat hubungan persaudaraan (tali silaturahmi) diantara kita, dan yang terpenting adalah tumbuhnya pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan bangsa.

2. Pengertian Demokrasi

  • Demokrasi berarti ”Pemerintahan rakyat”   atau menurut asal kata dari bahasa Yunani : demos = rakyat, cratos = kekuasaan/berkuasa,  berarti ”Rakyat Berkuasa”.  Menurut Mac Pherson dalam bukunya ”The Real World of Democracy” (Oxford, 1969) bahwa pemerintahan rakyat adalah suatu pemerintahan dimana rakyat memegang peranan yang menentukan atau dalam pengertian ini rakyat berfungsi sebagai subyek yang berperanan, bukan sebagai obyek.
  • Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku.
  • Bagaimana suatu pengertian yang tidak bisa dilepaskan di dalam Demokrasi. Bahwa Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dan mempunyai tujuan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusia.
  • Cara mencapai tujuan pada tiap negara berbeda-beda, tergantung cara menterjemahkannya.  Disatu pihak kita menemukan ungkapan yang ekstrim ialah ” Pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan untuk rakyat”  atau lebih ekstrim lagi Diktatur Proletariat, seperti yang digunakan oleh negara-negara komunis sosialis.  Oleh karena itu diperlukan kejelian, kewaspadaan dan kebijaksanaan serta pengalaman yang terus menerus.
  • Sumber dari tata pemerintahan yang baik pada umumnya dipercaya adalah demokrasi, yang berupaya mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sedangkan tata pemerintahan yang baik tersebut juga dipengaruhi oleh landasan dan mekanisme demokrasi yang dianut suatu negara.
  • Secara konstitusional Indonesia merupakan negara demokrasi (secara riil para kritikus mengatakan belum, ini diindikasikan banyaknya konflik dan cara-cara kekerasan).
  • Hal ini dapat dilihat pada Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, antara lain bahwa :
  1. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, kedaulatan ada ditangan rakyat, adanya parlemen yang anggotanya dipilih secara demokratis;
  2. Adanya mekanisme chek and balance (vertikan dan horizontal) yang melibatkan bangsa dan negara, serta cakupan pemerintahan (eksekutip, legislatip dan yudikatip), juga adanya bagian proses demokrasi seperti Pemilu, Pilgub, perlindungan HAM dan kebebasan Pers.
  • Tentunya demokrasi akan berjalan sehat jika didukung oleh kualitas rasionalitas politik para komponen pendukung demokrasi berada pada tingkatan yang memadai. Jika tingkat rasionalitas politik para elite/anggota parpol, legislatif, eksekutif, yudikatif, Pers, dan LSM dalam memahami demokrasi cukup memadai, sewajarnya demokrasi akan berjalan secara sehat. Namun sejarah menunjukkan bahwa perkembangan rasionalitas politik bangsa kita diganggu oleh masa kegetiran sejarah bangsa, yakni era penjajahan yang telah tega mempraktekkan distorsi-distorsi kultural, politik, maupun ekonomi bangsa misalnya politik devide et impera, tanam paksa, diskriminasi pendidikan, dsb.
  • Sejak reformasi bergulir tahun 1998, membawa konsekuensi terjadinya perubahan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Saat ini kita sedang dalam masa transisi menuju masyarakat demokratis, hal ini dapat diindikasikan dengan  lahirnya kebijakan nasional dibidang politik dan pemerintahan, misalnya dengan telah dilaksanakannya amandemen terhadap UUD 1945 telah mengubah dasar-dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara,  dengan disahkannya perundang-undangan dibidang politik maupun pemerintahan.
  • Disamping reformasi dibidang politik yang melahirkan multi-partai dan penyelenggaraan Pemilu yang demokratik serta pemerintahan daerah yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan partisipasi politik, telah muncul pula kebebasan pers; yang bahkan cenderung sangat bebas, karena ada yang mempraktekkan jurnalisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran.

James Hillified dan Calvin Jillson (2000 :4) dalam bukunya yang berjudul ”Pathways to Democracy : The Political Of Democratic Transition”, mengatakan bahwa transisi menuju demokrasi memerlukan 3 syarat :

  1. pengutamaan hak-hak individu melalui partisipasi dalam pemilu dan perlindungan HAM,
  2. supremasi hukum, pasar bebas, dan kebebasan informasi.
  3. bangkitnya ”civil society”.
  • Ketiga syarat diatas secara formal dan nyata telah dipraktekkan dalam kehidupan demokrasi kita. Namun yang tidak kalah pentingnya dalam konteks tersebut perlu ditambah satu syarat lagi yaitu ”menjaga keutuhan NKRI, persatuan bangsa dan martabat bangsa”.  Dalam menjalankan demokrasi hendaknya dijaga jangan sampai perbedaan pendapat mengarah kepada disintegrasi bangsa atau bahkan memunculkan keinginan memisahkan diri dari NKRI. Salah satu nilai mulia lainnya dari demokrasi adalah bahwa dalam mengekspresikan ketidak setujuan terhadap konsep atau aspirasi kelompok masyarakat haruslah dilakukan dengan cara damai atau kompetisi yang sehat. Jadi harus menghormati pendapat orang/pihak lain dan dalam kompetisi tersebut dihindarkan cara kekuasaan yang melanggar HAM dan hukum.

Yang perlu diingat bahwa dalam penyelenggaraan demokrasi yang sehat dan tidak merugikan orang banyak, hendaknya selalu mengingat rambu-rambu sebagai berikut :

  • Mengakui supremasi hukum.
  • Menghormati pendapat lain yang berbeda.
  • Menjunjung tinggi etika dan moral.
  • Menghormati HAM.
  • Menjaga mutu lingkungan hidup, tertib sosial dan anti kekerasan.

Perlu disampaikan disini, bahwa kehidupan demokrasi memang memerlukan berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai institusi politik (lembaga-lembaga negara dan parpol). Namun itu saja tidaklah cukup, karena infrastruktur dan suprastruktur politik akan bergerak dengan baik jika dibangkitkan oleh ”energi” yang menggerakkan secara baik pula, yaitu dukungan budaya demokrasi. Kiranya sangat penting untuk memantapkan budaya berdemokrasi yang mencakup :

  1. Memahami nilai-nilai demokrasi, seperti kompetisi yang sehat dan fair, partisipasi masyarakat, kebebasan yang bertanggung jawab, tertib sosial dan menjauhi tindakan anarkis.
  2. Rekruitmen politik dalam berbagai kelembagaan publik senantiasa harus mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
  3. Komunikasi politik yang melakukan ’information sharing’ mengenai masalah pemerintahan, kenegaran dan kebangsaan dalam rangka mencari kesamaan persepsi perjuangan, yakni untuk kepentingan bangsa.
  4. Perbaikan kinerja parlemen.
  5. Peningkatan kepekaan aparat pemerintah khususnya dengan menegakkan keadilan dan peningkatan kesejahteraan.

Adanya proses ”chek and balance” yang baik diantara pelaku-pelaku utama negara demokrasi (masyarakat bangsa, konstitusi, dan negara) diharapkan demokratisasi akan berjalan sehat dan menghormati HAM, karena hak politik warga negara juga memperoleh jaminan konstitusi dan dapat dipraktekkan. Sedangkan hak politik warga dengan dalih demokrasi tetap harus mematuhi rambu-rambu demokrasi seperti telah disebutkan diatas, karena dalam negara demokrasi manapun aturan tetap diperlukan dan harus ditaati.(dari berbagai sumber)


Satu Tanggapan to “Demokrasi Indonesia”

  1. […] memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak azasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini dijamin sila keempat Pancasila yakni […]


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: